"IMPEACHMENT PRESIDEN ATAU MAKAR " “PENALARAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945” suaralegislator Selasa, 13 Juni 2023, Juni 13, 2023 WIB Last Updated 2023-06-13T09:15:40Z
misalnya kita mau buka usaha mengajukan perizinan, sah atau tidak sahnya usaha yang kita lakukan itu berdasarkan pada keputusan atau ketetapan pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar,dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini. Tindakan sepihak dari pemerintah berupa keputusan dan
Untuk melindungi konsumen diperlukan suatu hukum, oleh karena itu, Negara berperan penting dalam penetapan system perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DISIPLIN PNS NAMA : JUWARDI UNIT KERJA : BIDANG PDSK KANREG III BKN. 2. PASAL 86 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, UNTUK MENJAMIN TERPELIHARANYA TATA TERTIP DALAM KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, PNS WAJIB MEMATUHI DISIPLIN PNS INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENEGAKKAN
Konsep oposisi yang berusaha untuk merusak citra pemerintahan melalui cara apa pun. Kelemahan pemerintah yang disorot dalam konsep oposisi ini diharapkan merusak citra penguasa. Golongan oposisi bisa melakukan kudeta secara mudah. Tujuan dari golongan oposisi destruktif oportunis untuk menjatuhkan penguasa secepatnya. 3. Oposisi fundamental
Rasul tidak terlepas dari bimbingan Allah SWT, oleh karenanya tidak sah untuk di demonstrasi. Posisi Pemerintah yang mana tidak seperti posisi Nabi SAW yang selalu benar perlu adanya kontrol yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Akan tetapi dalam menyampaikan kontrol tidak serta merta mengcounter dengan nada kasar sebagaimana Dzi Khuwaisirah.
. 85 156 151 273 55 222 414 16
usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah
